TEGAKKAN HAM, MAS JM KUNJUNGI KEMENTERIAN HAM

Jakarta, 22/01/2025 – Upaya Jamaludin Malik, S.H., anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh masyarakat semakin nyata. Semangat ini muncul saat Jamaludin Malik melakukan kunjungan kerja dan koordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) RI. Kunjungan ini diterima langsung oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, yang juga merupakan salah satu kader terbaik bangsa yang dimiliki Jepara.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai hal strategis terkait perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia menjadi topik utama pembahasan. Jamaludin Malik menegaskan pentingnya sinergi antara DPR dan Kemenham dalam menghadirkan regulasi dan kebijakan yang melindungi hak dasar setiap warga negara, sesuai dengan amanat konstitusi.

“Sebagai wakil rakyat, tugas saya adalah memastikan bahwa perlindungan HAM berjalan dengan baik dan merata bagi seluruh masyarakat. Kunjungan ini adalah bentuk komitmen saya untuk memperjuangkan hak-hak dasar rakyat di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang,” ujar Jamaludin Malik.

Pertemuan ini juga sejalan dengan semangat Pemerintahan Prabowo-Gibran yang berkomitmen untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Pemerintah saat ini berfokus pada penguatan hukum dan perlindungan sosial sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kemenham RI sendiri telah melakukan berbagai upaya konkret dalam menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Program-program seperti penyuluhan hukum ke daerah terpencil, reformasi lembaga pemasyarakatan, hingga penyempurnaan regulasi terkait perlindungan kelompok rentan menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam hal ini.

Jamaludin Malik berharap hasil dari pertemuan ini dapat menjadi landasan bagi langkah-langkah strategis ke depan dalam memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. “Kita ingin memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan haknya secara adil, tanpa terkecuali. Hal ini perlu dilakukan secara bersama-sama antara legislatif dan eksekutif,” tegasnya.

Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama yang solid antara DPR, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan perlindungan HAM di Indonesia akan semakin optimal, menciptakan negara yang lebih berkeadilan dan sejahtera bagi seluruh rakyat. [A6]